• last

    Raibnya Direktorat Kesenian


    “Innalillahi wa inna ilaihi raji’un, telah wafat Direktorat Kesenian pada Ditjen Kebudayaan Kemendikbud RI.” Itulah salah satu ungkapan kekecewaan para netizen pelaku seni di media sosial.

    Sejenak saya terhenyak ketika membaca Struktur Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 82 tahun 2019, terutama pada Direktorat Jenderal Kebudayaan. Awalnya susunan organisasi pada Ditjen Kebudayaan berdasarkan Perpres RI No 72 tahun 2019 terdapat Sekretariat Direktorat Jenderal; Direktorat Cagar Budaya dan Permuseuman; Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi; Direktorat Kesenian; Direktorat Sejarah; serta Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya. Dalam waktu yang relatif singkat muncul perubahan yang cukup signifikan. Di bawah Ditjen Kebudayaan terdapat lima direktorat yaitu Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat; Perfilman, Musik, dan Media Baru; Perlindungan Kebudayaan; Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan; Serta Direktorat Tenaga dan Pembinaan Lembaga Kebudayaan.

    Kutarik nafas panjang, muncul pertanyaan egois dalam pikiran, juga muncul gonjang-ganjing netizen di medsos. Kemana Direktorat Kesenian? Apakah pemerintah tak menganggap penting dengan masalah kesenian? Kok Dirkes raib tak ada ujung rimbanya? Sontak di media sosial pun bermunculan pendapat-pendapat yang menyayangkan direktorat kesenian dihilangkan. Para aktivis bidang kesenian geger membicarakan hilangnya direktorat kesenian karena tempat para seniman ini berlindung kini telah tiada. Bahkan banyak lelucon muncul, seperti “Innalillahi wa inna ilaihi roji’un, telah wafat Direktorat Kesenian pada Ditjen Kebudayaan Kemendikbud RI”; lalu “kesenian bukan hal yang penting sehingga pemerintah luput untuk memperhatikanya dan cukup disisipkan pada salah satu direktorat saja”. Dan lain-lain yang umumnya menyebutkan bahwa pemerintah mengenyampingkan kesenian.

    Wacana lain muncul di mana adanya ketidak adilan pemerintah terhadap posisioning kesenian yang terkesan dipilah-pilah. Apakah ini karena era milenial? Era industri? Sehingga direktorat yang dimunculkan dalam bidang seni hanya Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Baru. Apakah ini karena potensi industrinya tinggi? Atau apa? Padahal ketiganya juga merupakan bagian dari kesenian, tetapi malah mejadi direktorat tersendiri mengalahkan induknya “Kesenian”.

    Kalau melihat kondisi semacam ini kenapa tidak dikembalikan saja seperti dulu yaitu adanya Direktorat Kesenian dan Perfilman. Mungkin ini terasa lebih adil bagi para pelaku seni. Mari kita cermati, dlihat dari rumpun ilmu seni terbagi dalam tiga rumpun yaitu seni pertunjukan, seni rupa dan desain, serta seni media bahkan juga seni arsitektur. Dengan demikian, Film, musik, dan media baru merupakan bagian dari seni. Oleh sebab itu tampaknya lebih elok jika berada dalam naungan satu direktorat.

    Saya coba kaji dari proses bisnis pada direktorat lainnya yaitu Direktorat Pelindungan Kebudayaan; Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan; serta Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan. Kita pahami bersama bahwa niat pemerintah mulai fokus untuk menindaklanjuti dan merealisasikan amanat UU No 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Di mana sepuluh objek dalam pemajuan kebudayaan yaitu tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, SENI, bahasa, permainan rakyat, dan olah raga tradisional juga cagar budaya menjadi proses bisnis Ditjen Kebudayaan. Pada Direktorat Pelindungan Kebudayaan terfokus pada inventarisasi hak kekayaan intelektual komunal objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya; 
registrasi nasional cagar budaya; 
penetapan cagar budaya nasional; penerbitan register museum; revitalisasi, repatriasi dan restorasi objek pemajuan kebudayaan dan penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, pemugaran cagar budaya; 
pengelolaan data dan dokumen di bidang pelindungan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya; dan 
publikasi di bidang pelindungan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya. Kita perlu garis bawahi bahwa di sini 10 objek kebudayaan menjadi focus, termasuk bidang seni.

    Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan terfokus pada penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar negeri; 
perizinan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya; 
pengelolaan hak kekayaan intelektual komunal objek pemajuan kebudayaan 
dan cagar budaya; 
pengkajian, revitalisasi, dan adaptasi cagar budaya; diplomasi budaya berbasis objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya; 
pengelolaan data dan dokumen di bidang pengembangan dan pemanfaatan 
objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya; dan 
publikasi di bidang pengembangan dan pemanfaatan objek pemajuan 
kebudayaan dan cagar budaya. Tampaknya urusan-urusan yang biasa ditangani oleh Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya kini akan ditangani oleh direktorat Pengembangan dan Pemanfaata Kebudayaan. Urusan-urusan kesenian sebagai saah satu objek pemajuan kebudayaan terwadahi di sini.

    Sementara pada Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan proses bisnisnya terfokus pada Sumber Daya Manusia (SDM). Yaitu standarisasi profesi di bidang kebudayaan; peningkatan dan pengembangan kapasitas tenaga bidang kebudayaan; 
peningkatan mutu tata kelola lembaga bidang kebudayaan; penyiapan kebijakan pengelolaan pendidikan tinggi bidang kesenian; pembinaan asosiasi profesi bidang kebudayaan; 
pemberian penghargaan kepada pemangku kepentingan kebudayaan; 
pengelolaan data dan dokumen di bidang pembinaan tenaga dan lembaga kebudayaan; 
publikasi di bidang pembinaan tenaga dan lembaga kebudayaan; dan pembinaan jabatan fungsional Pamong Budaya. Melihat proses bisnis pada direktorat ini saya sangat berharap peningkatan mutu SDM yang berkaitan dengan objek pemajuan kebudayaan akan meningkat. Program-program yang telah dilakukan oleh Direktorat Kesenian sebalumnya untuk pembinaan dan peningkatan mutu SDM serta kelembagaannya dapat dilanjutkan oleh direktorat ini.

    Melihat proses bisnis dari ketiga direktorat dimaksud saya kira sangat strategis untuk merealisasikan pelaksanaan UU Pemajuan Kebudayaan di mana semuanya dikaitkan dengan 10 objek pemajuan kebudayaan termasuk di dalamnya mengenai seni. Oleh sebab itu saya dan masyarakat menaruh harapan besar terhadap kerja kongkrit di lapangan nanti. Semoga semuanya bisa terealisasi bukan hannya sebuah konsep dan bukan hanya sebuah peta proses bisnis. Demikian halnya dengan Direktorat Perfilman, Musik, dan media Baru dalam rincian kerjanya tercakup di tiga direktorat lain tetapi secara spesifik pada film, musik, dan media baru. Padahal ketiganya merupakan bagian dari seni dan seni menjadi salah satu objek pemajuan kebudayaan. Ada dua hal yang menjadi perhatian saya yaitu dalam direktorat ini adalah apresiasi di bidang perfilman, musik dan 
media baru dan fasilitasi preservasi, digitalisasi, dan restorasi 
film. Menurut saya untuk apresiasi film dan musik, apresiatornya sudah sangat baik justru yang perlu ada poin apresiasi, fasilitasi dan digitalisasi itu dalam bidang seni tradisi dan dua poin ini tidak dimunculkan pada direktorat Perlindungan Kebudayaan, Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan; Serta Direktorat Tenaga dan Pembinaan Lembaga Kebudayaan. Justru apresiasi dan fasilitasi sangat penting untuk dimunculkan pada Direkrtorat Tenaga dan Pembinaan Lembaga Kebudayaan.

    Hal lain yang menarik dan mencuri perhatian saya adalah poin lima pada Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan mengenai penyiapan kebijakan pengelolaan pendidikan tinggi bidang kesenian. Ini artinya pengelolaan perguruan tinggi seni di Indonesia akan mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Dan ini sangat wajar dan menjadi keharusan karena perguruan tinggi seni memiliki tugas berat dalam menjaga, melindungi, melestarikan, dan memajukan kebudayaan yang salah satunya adalah seni. Perguruan tinggi seni di Indonesia harus menjadi garda depan dalam realisasi pelaksanaan UU No 5 tahun 2017 yang harus didukung oleh pemerintah, masyarakat, pengusaha, dan media. Kita harus berkaca pada keberada perguruan tinggi seni di luar negeri yang memiliki kualitas tinggi karena sarana dan prasarananya sangat lengkap sesuai kebutuhan. Sehingga kualitas-kualitas lulusannya semakin meningkat. Dewasa ini perguruan tinggi seni di Indonesia yang tergabung dalam Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Seni terdapat 9 perguruan tinggi yaitu ISBI Aceh, ISI Padang Panjang, IKJ, ISBI Bandung, ISI Surakarta, ISI Yogyakarta, STS Wilwatikta Surabaya, ISI Denpasar, dan ISBI Tanah Papua. Maka dengan adanya penyiapan kebijakan pengelolaan pendidikan tinggi bidang kesenian pada direktorat ini dapat memajukan perguruan tinggi-perguruan tinggi seni di Indonesia dalam era revolusi industri. Perlu dipahami bersama bahwa salah satu bidang yang tidak bisa dimesinkan adalah daya kreativitas dan seni.

    Masih terngiang dalam telinga saya ketika Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato dalam acara Forum Rektor tahun 2015 yang juga diulang kembali pada saat meberikan kuliah Umum di ISI Denpasar tahun 2018 yang menyebutkan bahwa DNA bangsa Indonesia adalah “seni dan budaya”. Jokowi pun menekankan bahwa peran seni dan budaya sangat penting untuk bangsa Indonesia. Oleh sebab itu perguruan tinggi seni di Indonesia yang salah satunya memiliki tugas sebagai penyangga budaya jangan dibiarkan tumbuh dan hidup seadanya tetapi perlu penanganan khusus dari pemerintah. Harapannya apa yang dicantumkan dalam proses bisnis Dirjen Kebudayaan ini dapat direalisasikan sesuai dengan harapan masyarakat luas. Bahkan pendidikan berbasis kebudayaan dapat direalisasikan bukan hanya menjadi wacana.

    Mencermati perubahan organisasi dan proses bisnis dari Ditjen Kebudayaan, saya dan tentunya masyarakat luas menaruh harapan besar terhadap realisasi pelaksanaan UU No 5 tahun 2017 tersebut. Adapun raibnya Direktorat Kesenian dan munculnya Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Baru yang nota bene bagian dari keseniaan, cukup mengagetkan. Yang dalam pikiran saya mungkin lebih elok jika direktorat ini bernama Direktorat Kesenian dan Perfilman sehingga semua terwadahi di sana. Karena kalau lihat proses bisnisnya pada direktorat tersebut sama dengan tiga direktorat lainnya yang mengusung dan difokuskan pada 10 objek pemajuan kebudayaan. Namun demikian semua ini merupakan kebijakan pemerintah yang perlu diapresiasi dan dihargai. Yang terpenting adalah kesenian jangan dikerdilkan, program-program dari direktorat kesenian yang sudah baik terus ditindaklanjuti dan ditingkatkan.

    Ini moment yang sangat penting menjelang tahun baru 2020 muncul perubahan baru dalam organisasi Kemendikbud khususnya pada Ditjen Kebudayaan. Tentu masyarakat yang bergerak dalam bidang seni dan budaya menaruh harapan baru terhadap pemerintah dalam menangani kebudayaan yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Realisasi pelaksanaan UU no 5 tahun 2017 sangat dinanti oleh masyarakat. Untuk itu saya mengajak kepada seluruh masyrakat mari kita terus berkarya tingkatkan kreativitas kita dengan inovasi-inovasi baru tanpa menghilangkan nilai-nilai budaya lokal sebagai identitas bangsa Indonesia.

    Bandung, 28 Desember 2019.

    Een Herdiani
    Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Bandung juga Ketua Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Seni Indonesia.

    Opini

    Liputan

    Kontak Kami